Regional

Pemerintah Wewewa Tengah Dorong Pemdes Perkuat Pertanian, Transparansi Keuangan dan Pembangunan Desa

×

Pemerintah Wewewa Tengah Dorong Pemdes Perkuat Pertanian, Transparansi Keuangan dan Pembangunan Desa

Sebarkan artikel ini
Camat Wewewa Tengah Adriana Daindo, S.Pd., M.Pd., mendorong pemerintah desa memperkuat sektor pertanian, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, serta memastikan pembangunan desa berjalan tepat sasaran. (DetikTimur.com/Kobus Tena)

Detik Timur – Camat Wewewa Tengah Adriana Daindo, S.Pd., M.Pd., meminta pemerintah desa memperbaiki tata kelola pembangunan dengan memperkuat koordinasi, terutama dalam pengelolaan program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Adriana menilai sektor pertanian dan peternakan perlu menjadi perhatian pemerintah desa. Kelompok tani yang telah terbentuk diminta kembali diaktifkan.

Dalam pelaksanaan program, penyuluh pertanian maupun penyuluh peternakan perlu dilibatkan agar bantuan bibit, obat-obatan, pupuk hingga pengadaan ternak tidak berhenti pada penyaluran, tetapi diikuti pendampingan.

Hal yang sama, kata Adriana, perlu diterapkan dalam pendataan penerima PKH dan bantuan sosial. Pemerintah desa diminta melibatkan operator desa sehingga data penerima dapat dikelola dengan baik dan bantuan diberikan kepada warga yang memang berhak.

Ia mengingatkan pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan. Anggaran desa harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Informasi penggunaan anggaran perlu dibuka kepada masyarakat dan dapat dipajang di kantor desa agar mudah diketahui publik.

Menurut Adriana, keterbukaan anggaran bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi memberi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengawasi pembangunan di desanya.

pemerintah desa diminta memperhatikan pelayanan dasar, termasuk kegiatan Posyandu. Sasaran yang tidak hadir perlu ditindaklanjuti, termasuk dengan mendatangi atau menjemput warga bila diperlukan, kecuali karena sakit atau sedang berada di luar daerah.

Untuk pembangunan infrastruktur, Adriana mendorong pemerintah desa tidak hanya memikirkan jalan utama desa. Jalan lingkungan dan jalan kampung juga perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas dan pergerakan ekonomi masyarakat.

Pembangunan jalan, termasuk rabat jalan, menurut dia, harus dilihat sebagai bagian dari upaya membuka akses masyarakat, bukan sekadar proyek fisik.

Sementara bantuan rumah tidak layak huni diminta diberikan secara adil. Pemerintah desa harus menghindari praktik tebang pilih dan memastikan bantuan diberikan secara bergilir berdasarkan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Bagi Adriana, pembangunan desa pada akhirnya bukan hanya soal besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi bagaimana anggaran tersebut dikelola secara terbuka dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *