Detik Timur – Pengawasan terhadap jalur udara diperketat untuk mencegah peredaran narkoba masuk ke wilayah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
Upaya itu dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur bersama pihak Bandara Umbu Mehang Kunda (UMK) Waingapu melalui patroli gabungan dan sosialisasi kepada penumpang serta petugas bandara, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan berlangsung di area keberangkatan Bandara UMK Waingapu dan dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Sumba Timur Iptu I Gede Putu Parwata, S.H., bersama Kepala Bandara UMK Waingapu I Made Sutamayasa beserta staf manajemen.
Personel kepolisian dan petugas bandara melakukan monitoring serta pemeriksaan secara acak terhadap barang bawaan penumpang. Petugas juga memberikan edukasi mengenai modus yang dapat digunakan untuk membawa narkoba melalui jalur transportasi udara.
Selain pemeriksaan dan sosialisasi, spanduk imbauan antinarkoba dipasang di sejumlah lokasi strategis di kawasan bandara.
Kasat Resnarkoba Polres Sumba Timur Iptu I Gede Putu Parwata mengatakan pengawasan di bandara perlu diperkuat karena jalur transportasi udara dapat dimanfaatkan jaringan narkoba untuk memasukkan barang terlarang ke suatu wilayah.
“Bandara ini titik vital. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan menggandeng pihak bandara, kami ingin memastikan tidak ada ruang sedikit pun bagi pengedar dan kurir narkoba masuk ke Sumba Timur,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bandara UMK Waingapu I Made Sutamayasa mengapresiasi langkah kepolisian tersebut. Ia memastikan pihak bandara siap mendukung upaya pencegahan peredaran narkoba melalui peningkatan pengawasan dan penerapan prosedur keamanan.
“Kami berkomitmen menjadi garda terdepan. Jika ditemukan hal mencurigakan, kami akan langsung berkoordinasi dengan Sat Resnarkoba,” ujarnya.
Polres Sumba Timur berharap kerja sama dengan pihak Bandara UMK Waingapu dapat memperkuat pengawasan sekaligus mempersempit ruang bagi jaringan narkoba memanfaatkan jalur udara untuk masuk ke Sumba Timur.
Masyarakat sumba timur di imbau ikut membantu dengan melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan aktivitas yang mencurigakan.***
