DetikTimur – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar rapat pleno rutin di Aula KPU Provinsi NTT, Senin (27/7/2026). Agenda tersebut difokuskan pada evaluasi tindak lanjut hasil rapat pleno sebelumnya sekaligus membahas perkembangan berbagai program dan agenda kelembagaan di setiap divisi.
Rapat dipimpin Ketua Jemris Fointuna dan dihadiri para anggota KPU Provinsi NTT, yakni Lodowyk Fredrik, Baharudin Hamzah, Elyaser Lomi Rihi, dan Petrus Kanisius Nahak. Turut hadir Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Provinsi NTT Melanie S. W. Hege, pejabat struktural, serta pejabat fungsional.
Dalam rapat tersebut, masing-masing divisi memaparkan perkembangan pelaksanaan program sesuai bidang tugasnya. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik melaporkan penyampaian laporan keuangan kepada KPPN serta proses reviu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Semester I oleh Inspektorat KPU RI.
Sementara itu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia menyampaikan perkembangan pelaksanaan pendidikan pemilih melalui kerja sama KPU dengan Komisi II DPR RI.
Selain itu, dibahas pula progres dokumen kerja sama dengan perguruan tinggi, rencana penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kejaksaan, pelaksanaan KoPi Parmas Part 29, serta pemutakhiran data MyASN.
Pada kesempatan yang sama, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi melaporkan perkembangan sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hasil Semester II, penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, pencermatan anggaran, hingga penyusunan buku kelembagaan.
Adapun Divisi Teknis Penyelenggaraan membahas kesiapan pelaksanaan kegiatan bedah buku, termasuk penetapan panelis, narasumber, serta rencana keikutsertaan peserta dari Timor Leste.
Di sisi lain, Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan perkembangan laporan satuan kerja serta penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Semester I sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan.
Melalui rapat pleno rutin tersebut, KPU Provinsi NTT terus memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan sekaligus memperkuat koordinasi antardivisi agar pelaksanaan tugas kelembagaan dapat berlangsung efektif, akuntabel, dan berkesinambungan.***
