Antara kebenaran dan keinginan

0
20
Sumber Gambar: https://www.canberratimes.com.au/story/6179495/are-we-now-in-a-post-truth-australia/

tentu itu dua hal yang berbeda. Jika Anda bertanya kepada para pemilih tentang “apa kebenaran yang membuat Anda meilih tokoh A dalam pemilu (pilkada)?” itu tak akan dijawab oleh pemilih, karena itu pertanyaan yang sulit untuk Dia putuskan dalam kotak suara dengan waktu beberapa menit. Dia bisa saja akan bertanya kepada para ahli atau para professor sebelum memutuskan pilihanya, dan itu membutuhkan waktu.

Atau jika Anda bertanya “apakah pilkada benar-benar menjamin tidak akan membuat orang terpapar virus lagi?”. Dia juga tak mungkin menjawab itu, apalagi jika pertanyaan itu ditanya kepada KPU dan Bawaslu, meraka tak mungkin menjawab itu dengan spontan, pasti meminta pandangan kepada para ahli.

Tapi jika anda bertanya “apakah yang membuat keinginan anda memilih tokoh A?”. Dia pasti menjawab pertantayaan itu dengan gampang tanpa harus meminta pandangan kepada para ahli atau professor. Karena itu, demokrasi selalu memberikan kebebasan kepada orang untuk menentukan keinginanya dalam kotak suara dengan watu beberapa menit.

Demokrasi selalu saja melahirkan fanatisme politik yang berlebihan. Fanatisme politik biasanya lahir karena adanya keinginan, bisa saja karena motifnya adalah uang, kekluarga atau karena kerabat atau adanya jaminan-jaminan. Sehingga keinginan itu bisa saja lahir karena adanya jamina-jaminan itu.

Dalam demokrasi, orang selalu saja rela bertengkar baik dimedsos maupun dalam realitas keseharian masyarakat atas nama keinginan. Orang-orang selalu saja mau memikirkan hal-hal yang sifatnya jangka pendek ketimbang mencari tahu kebenaran untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya jangka panjang seperti adanya jaminan untuk kebaikan daerah. Para ahli akan menganggap itu sebagai pilihan yang irasional karena adanya motif dibelakang itu. Tapi itulah demokrasi, selalu saja menampilkan hal-hal yang buruk.

Karena itu, Harari menyebut pemilu (pilkada) bukanlah metode untuk mencapai kebenaran. Mereka adalah metode untuk mencapai kompromi damai antara keinginan yang saling bertentangan dari orang yang berbeda. Para ahli tidak boleh diberi hak suara khusus. Tetapi untuk alasan yang persis sama, pemerintah terpilih harus menghormati kemandirian sains, pengadilan, dan media. Pemerintah mewakili keinginan mayoritas rakyat, tetapi kebenaran tidak boleh disubordinasikan pada keinginan rakyat, karena orang sangat sering akan kebenaran menjadi sesuatu yang lain dari yang sebenarnya.

Misalnya, fundamentalis Kristen sangat ingin agar Kitab Suci benar dan teori evolusi salah. Namun, bahkan jika 90 persen pemilih adalah fundamentalis Kristen, mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk mendikte kebenaran ilmiah atau untuk mencegah ilmuwan mengeksplorasi dan menerbitkan kebenaran yang tidak menyenangkan. Tidak seperti Kongres, jurusan biologi seharusnya tidak mencerminkan keinginan rakyat. Kongres pasti bisa mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa teori evolusi salah, tetapi undang-undang semacam itu tidak mengubah kenyataan (Harari).

Demikian pula dikatakan Harari ketika seorang pemimpin yang karismatik dituduh melakukan korupsi, pendukung setianya biasanya berharap tuduhan tersebut palsu. Tetapi bahkan jika sebagian besar pemilih mendukung pemimpin, keinginan mereka seharusnya tidak menghalangi jurnalis dan hakim untuk menyelidiki tuduhan dan mengungkap kebenaran. Sekalipun parlemen mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa semua tuduhan terhadap pemimpin adalah palsu, undang-undang semacam itu tidak mengubah fakta. Tentu saja, ilmuwan, jurnalis, dan hakim memiliki masalah sendiri-sendiri, dan tidak selalu dapat dipercaya untuk menemukan dan mengatakan yang sebenarnya. Institusi akademis, media dan pengadilan dapat dikompromikan oleh korupsi, atau kesalahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here