Oleh: Dominggus Ghoghi Ketua PMKRI Cabang Kota Tambolaka
Detik Timur – Ada kalanya sebuah kebijakan terlihat baik karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam waktu yang cepat. Harga bisa ditekan, barang didatangkan, kebutuhan pun terpenuhi. Tetapi dalam kebijakan publik, persoalannya tidak cukup pada apakah kebutuhan hari ini terpenuhi.
Kita juga perlu bertanya, siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut dan seperti apa keadaan masyarakat setelah kebijakan itu berjalan dalam jangka panjang?
Pertanyaan itu penting untuk melihat kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang mendatangkan babi dari Kupang. Kebijakan ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menekan harga babi yang tinggi. Namun, kebijakan tersebut tetap perlu dikaji lebih jauh karena menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat Sumba Barat Daya sendiri.
Sebelumnya, saya bincang-bincang dengan beberapa masyarakat peternak babi di Sumba Barat Daya, mereka menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kebijakan impor babi dari Kupang yang berpotensi menularkan penyakit babi dari daerah asal karena mengingat penyakit babi belum sepenuhnya puli di wilayah tertentu di Sumba Barat Daya. Dari raut wajahnya, saya melihat peternak tersebut sangat-sangat terganggu dari sisi psikologis yang membuat hari-harinya dipenuhi kecemasan.
Kecemasan itu muncul seketika mendengar adanya kebijakan pemerintah daerah terkait impor babi dari luar pulau. Sesekali ia menyampaikan bahwa ternak hanya dua ekor. Saya kemudian membayangkan dirinya seperti apa ketika suatu waktu ternaknya terkena penyakit.
Tak berselang lama, ia kembali menyampaikan bahwa ternak babi hanya menjadi satu-satunya harapan untuk bisa membiayai sekolah anaknya.
Sesingkat itu, saya memahami bahwa apabila ada suatu kegagalan usaha dalam kemasyarakatan itu dapat menimbulkan kecemasan yang mendalam bagi masyarakat. Baik untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, ataupun kebutuhan sekolah bagi anak-anak.
Namun, saya tidak mengatakan bahwa apa yang diharapkan beberapa peternak babi tersebut mewakili isi hati dari semau peternak yang ada di Sumba Barat Daya. Baik, kita mulai dari persoalan yang paling dasar, yaitu kebutuhan. Jika kebutuhan babi di Sumba Barat Daya semakin meningkat, maka sebenarnya ada sesuatu yang menarik di balik keadaan tersebut. Meningkatnya kebutuhan berarti ada pasar yang besar. Dan ketika pasar itu besar, seharusnya masyarakat di daerah tersebut memiliki kesempatan untuk mengambil bagian di dalamnya.
Di sinilah pemerintah perlu berpikir lebih jauh. Mengapa kebutuhan babi yang tinggi harus langsung dijawab dengan mendatangkan babi dari luar pulau? Mengapa kebutuhan pasar tersebut tidak sekaligus dijadikan kesempatan untuk mengembangkan peternakan masyarakat Sumba Barat Daya?
Pemerintah sebenarnya dapat mengambil jalan yang berbeda. Bibit babi diberikan kepada masyarakat, bantu para peternak, pemeliharaan didampingi, penyakit ditangani, lalu produksi dikembangkan secara bertahap.
Dengan cara seperti itu, kebutuhan pasar yang besar tidak hanya menguntungkan pedagang dari luar daerah, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat Sumba Barat Daya.
Sebab, kalau babi terus didatangkan dari luar pulau, posisi masyarakat Sumba Barat Daya hanya sebagai konsumen. Uang keluar dari daerah untuk membeli barang dari daerah lain. Sementara peternak lokal yang seharusnya dapat mengisi kebutuhan tersebut tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk berkembang.
Pada titik ini, kita dapat melihat bahwa persoalannya bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya babi. Persoalannya adalah bagaimana sebuah kebutuhan masyarakat diterjemahkan menjadi kebijakan ekonomi yang memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri.
Kita kemudian masuk pada persoalan harga Tingginya harga babi di Sumba Barat Daya memang menjadi masalah bagi masyarakat. Namun, harga yang tinggi tidak cukup dijadikan satu-satunya alasan untuk mendatangkan babi dari luar pulau.
Dalam perdagangan, pemilik barang memiliki hak untuk menentukan harga. Harga tersebut biasanya lahir dari berbagai perhitungan ekonomi dan kemudian bertemu dengan kemampuan pembeli.
Ada proses tawar-menawar di sana. Ada kebutuhan penjual untuk mendapatkan keuntungan dan ada kebutuhan pembeli untuk mendapatkan harga yang sesuai. Karena itu, persoalan harga seharusnya dilihat secara lebih luas. Pemerintah perlu mencari tahu apa yang membuat harga babi tinggi dan bagaimana produksi dapat diperbanyak agar keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan dapat tercapai.
Mendatangkan babi dari Kupang juga tidak otomatis berarti harga akan murah. Ada jarak yang harus ditempuh. Ada biaya transportasi. Ada biaya perdagangan dan berbagai biaya lain yang pada akhirnya dapat masuk ke dalam harga jual. Jika pemerintah memberikan subsidi, tentu harga dapat ditekan.
Tetapi jika tidak, harga yang mahal dari daerah asal dapat kembali menjadi mahal setelah sampai di Sumba Barat Daya. Maka kebijakan impor tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan harga.
Ada persoalan lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu siapa yang memiliki modal. Dalam dunia usaha, mereka yang memiliki modal besar biasanya memiliki kemampuan lebih besar untuk bergerak. Sementara masyarakat yang tidak memiliki modal akan lebih sulit masuk dan bersaing.
Dalam konteks ini, jika kebutuhan babi di Sumba Barat Daya terus dipenuhi melalui perdagangan dari luar pulau, maka pihak yang memiliki modal dan menguasai pasokan dari luar akan semakin kuat.
Masyarakat lokal kembali berada pada posisi sebagai pembeli.Padahal, jika pemerintah membantu masyarakat memiliki bibit dan mengembangkan peternakannya, posisi tersebut dapat berubah. Masyarakat tidak hanya membeli babi, tetapi juga menghasilkan babi. Mereka tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi.
Selain persoalan ekonomi, ada persoalan yang jauh lebih serius, yaitu kesehatan ternak.Babi yang didatangkan dari luar pulau tentu harus memenuhi ketentuan kesehatan dan melalui proses karantina.
Sebab, masuknya ternak dari luar daerah selalu memiliki risiko terhadap penyebaran penyakit. Apalagi jika terdapat ternak yang masuk melalui jalur yang tidak sesuai dengan prosedur.
Dalam keadaan seperti itu, yang dipertaruhkan bukan hanya harga babi. Peternakan masyarakat juga ikut dipertaruhkan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap babi yang masuk ke Sumba Barat Daya benar-benar aman dan memenuhi prosedur yang berlaku. Jangan sampai kebijakan yang awalnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat justru membawa persoalan baru bagi peternak lokal.
Pemerintah perlu menentukan arah kebijakan yang lebih jauh dari sekadar memenuhi kebutuhan pasar hari ini. Kalau kebutuhan babi memang tinggi, maka itu adalah peluang. Kalau harga memang tinggi, maka itu adalah tanda bahwa pasar tersedia. Dan kalau pasar tersedia, masyarakat Sumba Barat Daya seharusnya diberi kesempatan untuk menjadi bagian terbesar dari pasar tersebut.
Maka yang perlu dilakukan bukan hanya mendatangkan babi dari luar pulau, tetapi membangun kemampuan masyarakat untuk menghasilkan babi sendiri. Pemerintah dapat menyediakan bibit, membantu peternak, memperkuat penanganan penyakit, memastikan ketersediaan obat dan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak.
Dengan begitu, kebutuhan babi di Sumba Barat Daya tidak menjadi alasan untuk terus bergantung kepada daerah lain. Kebutuhan itu justru dapat menjadi pintu masuk untuk membangun ekonomi masyarakat sendiri.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan bukan hanya seberapa cepat pemerintah menyelesaikan persoalan hari ini. Yang lebih penting adalah apakah setelah kebijakan itu berjalan, masyarakat Sumba Barat Daya menjadi lebih mandiri atau malah semakin bergantung.***
